Sistematika Hukum Perdata

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia (BW) dibagi menjadi 2 pendapat, yaitu:

1. Pendapat Pertama Pembentuk Undang-Undang BW

Buku I : Mengatur tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan

Buku II : Mengatur hukum kebendaan dan hukum waris

Buku III: Mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak tertentu

BukuIV : Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pembuktian

2. Pendapat Kedua berdasar Ilmu Hukum/Doktrin

I : Hukum tentang diri sendiri, yaitu mengatur manusia sebagai subyek dalam hukum

II : Hukum kekeluargaan, yaitu mengatur hubungan yang timbul dari perkawinan

III : Hukum kekayaan, yaitu mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang

IV : Hukum warisan, yaitu mengatur pewarisan kekayaan atau benda jika seseorang meninggal